Call for PaperCall for Paper

The Fifth International Community, Work and Family will take place on 17-19 July 2013 at The University of Sidney in Sidney, Australia.

The conference focuses on how the rapid changes and transitions in society present challenges and opportunities for families, communities and organizations, with special focus on work, families and communities in globalising world.

Online call for abstract submission close: Monday, 28 January 2013

Further and detail informationThe Fifth International Community, Work and Family will take place on 17-19 July 2013 at The University of Sidney in Sidney, Australia.

The conference focuses on how the rapid changes and transitions in society present challenges and opportunities for families, communities and organizations, with special focus on work, families and communities in globalising world.

Online call for abstract submission close: Monday, 28 January 2013

Further and detail information

Center for Consumer Protection InformationPusat Layanan Informasi Perlindungan Konsumen

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia, IPB ditunjuk oleh Direktorat Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan sebagai salah satu dari delapan perguruan tinggi yang akan menyediakan layanan informasi tentang perlindungan konsumen. Pusat layanan informasi ini berupa seperangkat komputer yang akan ditempatkan di lobby Departemen IKK, sehingga mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat umum secara mandiri melalui komputer yang terhubung langsung dengan sistem informasi yang ada di Direktorat Perlindungan Konsumen.  Selain penyediaan informasi perlindungan konsumen, pusat layanan informasi ini bisa juga menerima laporan keluhan konsumen.

Award for The FCS DepartmentPenghargaan untuk Departemen IKK

The Department of Family and Consumer Sciences of the Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University has received the award as consumer protection activist from the National Agency for Consumer Protection.  The award has been given in the ceremony of declaration of National Consumer Day on April 20th, 2012 and was given to the Department of Family and Consumer Sciences who has continuously championed and pioneered consumer education and protection course at undergraduate program since 1980s.

 

Source: http://ditjenspk.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-detail/berita/44 Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia, IPB menerima penghargaan sebagai penggiat perlindungan konsumen dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).  Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka pencanangan HARI KONSUMEN NASIONAL yang ditetapkan tanggal 20 April 2012 dan diberikan kepada Departemen IKK yang secara kontinyu memperjuangkan dan mengajarkan pendidikan dan perlindungan konsumen sejak tahun 1980-an. Sumber: http://ditjenspk.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-detail/berita/44

Born To Be Destitute: Capital Transfer and Intergenerational Transfer of PovertyTerlahir Untuk Miskin: Transfer Modal dan Transfer Kemiskinan Antar Generasi

Born To Be Destitute: Capital Transfer and

Intergenerational Transfer of Poverty

Agus Surachman


Hartoyo, Ph.D*

Bogor Agricultural University, Indonesia

Keywords: human capital, intergenerational transfer, material capital, poverty, marriage, education, investment behavior

Abstract

This research was conducted to analyze the intergenerational transfer of poverty in two-generation families and to examine the mechanism of the transfer by utilizing intergenerational capital transfer model, especially human capital and material capital. This research revealed that parental investment behavior on children was the determining factor in the second-generation family’s welfare. The research estimated the chance of second-generation family with father coming from poor family was 38 times higher to be poor than second-generation family with father coming from not poor origin family. Status mobility from poor to not poor could be due to education (for man) and marital factor (for woman).

Baca Selanjutnya Continue reading

KENAIKAN KONSUMSI BBM KARENA KENAIKAN JUMLAH KENDARAAN?

Pemerintah kembali akan mengurangi anggaran untuk subsidi BBM sehingga akan berdampak terhadap kenaikan harga BBM.  Kenaikan harga BBM ini tentunya berdampak terhadap peningkatan harga barang konsumsi sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap daya beli dan kesejahteraan keluarga.  Kebijakan peningkatan harga BBM tentunya merupakan hal yang sulit bagi pemerintah karena bukan merupakan kebijakan yang populis menjelang pemilu 2014.

Melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi dianggap sebagai  konsekuensi logis dari peningkatan penjualan mobil dan motor (Kompas, 12 Maret 2012).  Pada tahun 2011, penjualan mobil dan motor mencapai lebih dari 800-an ribu unit mobil dan  sekitar 7.5 juta unit motor.  Peningkatan penjualan kendaraan bermotor ini ditengarai sebagai penyebab meningkatnya jumlah konsumsi BBM bersubsidi.  Sinyalemen ini patut dikaji lebih teliti agar penghitungan jumlah BBM yang dikonsumsi untuk kendaraan bermotor bisa lebih akurat.

Dengan menggunakan data yang disajikan dalam Kompas (12 Maret 2012), laju pertumbuhan konsumsi BBM memang terkait dengan laju pertambahan jumlah kendaraan bermotor (Gambar 1).  Pada tahun 2007-08, kendaraan bermotor bertambah sekitar 13.8 persen dan laju konsumsi BBM sekitar 9.6 persen.  Ketika laju pertambahan jumlah kendaraan pada tahun 2008-09 meningkat hanya 11.3 persen, laju konsumsi BBM juga meningkat dengan persentase yang lebih rendah (6.9%).  Secara konsisten terlihat juga pada tahun 2009-10, dimana laju pertambahan kendaraan bermotor meningkat menjadi 12.2 persen, laju konsumsi meningkat 7.7 persen.  Selisih perbedaan laju pertambahan kendaraan dan konsumsi dalam waktu 3 periode relatif konsisten, yaitu sekitar 4.2-4-5%.

 

Gambar 1. Tren Laju Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Konsumsi BBM

Pada tahun 2010-11 terjadi fenomena yang tidak konsisten dengan 3 tahun sebelumnya.  Laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor menjadi 11.9 persen, lebih rendah dari laju pada tahun sebelumnya, namun laju konsumsi BBM meningkat dengan 11.5 persen, sangat jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pada tahun sebelumnya.  Mungkin saja, peningkatan konsumsi BBM dengan laju yang fantastis pada tahun 2010-11 ini disebabkan adanya pertumbuhan jumlah alat-alat yang berbahan bakar premium dan solar (misalnya: kapal motor nelayan) dan kebutuhan BBM lainnya yang cukup signifikan.  Hanya saja, dengan fakta bahwa banyaknya nelayan yang mengeluhkan kondisi ekonomi dan tingginya biaya melaut, maka kecil kemungkinannya mereka berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan konsumsi BBM yang cukup besar.

Penjelasan logis dari tingginya laju konsumsi pada tahun 2010-11 sangat mungkin dikaitkan dengan maraknya penyelundupan ke luar negeri dan/atau penjualan BBM bersubsidi untuk industri atau untuk kapal asing.  Adanya perbedaan harga yang besar antara BBM industri dan BBM bersubsidi menjadi insentif untuk melakukan perdagangan BBM bersubsidi secara illegal untuk industri ataupun untuk diselundupkan.  Jumlah BBM yang diperdagangkan secara illegal pada tahun 2010-11 diperkirakan sekitar 1,4 juta KL  Penghitungan ini dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan konsumsi mengacu pada trend normal tiga tahun terakhir yaitu sekitar 4.5 persen.  Dengan asumsi tersebut, seharusnya laju pertambahan konsumsi hanya sekitar 7.4 persen.  Pada kenyataannya, laju pertambahan konsumsi sekitar 11.5 persen.  Selisih angka keduanya (sekitar 4%) atau setara dengan 1.4 juta KL diduga karena ada peningkatan laju perdagangan BBM illegal. Dan, kalau itu benar, sungguh merupakan pemborosan subsidi BBM yang membebani anggaran pemerintah.

Penyelundupan dan/atau perdagangan BBM bersubsidi untuk industri merupakan masalah yang nyata namun susah untuk diberantas.  Selain karena secara ekonomi menguntungkan dengan adanya perbedaan harga yang cukup besar, pengawasan dan penegakan hukum yang sulit dilakukan dengan baik.  Tidak jarang, praktek penyelundupan juga melibatkan oknum aparat keamanan yang mengambil keuntungan karena adanya perbedaan harga BBM.

Pengurangan subsidi BBM yang berdampak dengan kenaikan harga BBM di satu sisi diharapkan dapat mengurangi perbedaan harga BBM subsidi dengan harga BBM untuk industri dan harga BBM di pasar dunia.  Dengan demikian, akan mengurangi keinginan untuk melakukan praktek perdagangan BBM illegal. Peningkatan harga BBM bagi kelompok masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor juga diharapkan berdampak positif terhadap perilaku hemat menggunakan bahan bakar minyak sebagai bentuk coping strategy. Disisi lain, peningkatan harga BBM juga berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan kebanyakan keluarga, terutama keluarga yang hidup di ambang garis kemiskinan karena peningkatan harga BBM akan memicu peningkatan harga barang kebutuhan pokok. Oleh karenanya, alokasi anggaran untuk subsidi tidak saja dialihkan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga untuk membuat sistem social safety net sehingga mereka yang terdampak tidak masuk ke dalam kemiskinan.

 Pemerintah kembali akan mengurangi anggaran untuk subsidi BBM sehingga akan berdampak terhadap kenaikan harga BBM.  Kenaikan harga BBM ini tentunya berdampak terhadap peningkatan harga barang konsumsi sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap daya beli dan kesejahteraan keluarga.  Kebijakan peningkatan harga BBM tentunya merupakan hal yang sulit bagi pemerintah karena bukan merupakan kebijakan yang populis menjelang pemilu 2014.

Melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi dianggap sebagai  konsekuensi logis dari peningkatan penjualan mobil dan motor (Kompas, 12 Maret 2012).  Pada tahun 2011, penjualan mobil dan motor mencapai lebih dari 800-an ribu unit mobil dan  sekitar 7.5 juta unit motor.  Peningkatan penjualan kendaraan bermotor ini ditengarai sebagai penyebab meningkatnya jumlah konsumsi BBM bersubsidi.  Sinyalemen ini patut dikaji lebih teliti agar penghitungan jumlah BBM yang dikonsumsi untuk kendaraan bermotor bisa lebih akurat.

Dengan menggunakan data yang disajikan dalam Kompas (12 Maret 2012), laju pertumbuhan konsumsi BBM memang terkait dengan laju pertambahan jumlah kendaraan bermotor (Gambar 1).  Pada tahun 2007-08, kendaraan bermotor bertambah sekitar 13.8 persen dan laju konsumsi BBM sekitar 9.6 persen.  Ketika laju pertambahan jumlah kendaraan pada tahun 2008-09 meningkat hanya 11.3 persen, laju konsumsi BBM juga meningkat dengan persentase yang lebih rendah (6.9%).  Secara konsisten terlihat juga pada tahun 2009-10, dimana laju pertambahan kendaraan bermotor meningkat menjadi 12.2 persen, laju konsumsi meningkat 7.7 persen.  Selisih perbedaan laju pertambahan kendaraan dan konsumsi dalam waktu 3 periode relatif konsisten, yaitu sekitar 4.2-4-5%.

 

Gambar 1. Tren Laju Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Konsumsi BBM

Pada tahun 2010-11 terjadi fenomena yang tidak konsisten dengan 3 tahun sebelumnya.  Laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor menjadi 11.9 persen, lebih rendah dari laju pada tahun sebelumnya, namun laju konsumsi BBM meningkat dengan 11.5 persen, sangat jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pada tahun sebelumnya.  Mungkin saja, peningkatan konsumsi BBM dengan laju yang fantastis pada tahun 2010-11 ini disebabkan adanya pertumbuhan jumlah alat-alat yang berbahan bakar premium dan solar (misalnya: kapal motor nelayan) dan kebutuhan BBM lainnya yang cukup signifikan.  Hanya saja, dengan fakta bahwa banyaknya nelayan yang mengeluhkan kondisi ekonomi dan tingginya biaya melaut, maka kecil kemungkinannya mereka berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan konsumsi BBM yang cukup besar.

Penjelasan logis dari tingginya laju konsumsi pada tahun 2010-11 sangat mungkin dikaitkan dengan maraknya penyelundupan ke luar negeri dan/atau penjualan BBM bersubsidi untuk industri atau untuk kapal asing.  Adanya perbedaan harga yang besar antara BBM industri dan BBM bersubsidi menjadi insentif untuk melakukan perdagangan BBM bersubsidi secara illegal untuk industri ataupun untuk diselundupkan.  Jumlah BBM yang diperdagangkan secara illegal pada tahun 2010-11 diperkirakan sekitar 1,4 juta KL  Penghitungan ini dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan konsumsi mengacu pada trend normal tiga tahun terakhir yaitu sekitar 4.5 persen.  Dengan asumsi tersebut, seharusnya laju pertambahan konsumsi hanya sekitar 7.4 persen.  Pada kenyataannya, laju pertambahan konsumsi sekitar 11.5 persen.  Selisih angka keduanya (sekitar 4%) atau setara dengan 1.4 juta KL diduga karena ada peningkatan laju perdagangan BBM illegal. Dan, kalau itu benar, sungguh merupakan pemborosan subsidi BBM yang membebani anggaran pemerintah.

Penyelundupan dan/atau perdagangan BBM bersubsidi untuk industri merupakan masalah yang nyata namun susah untuk diberantas.  Selain karena secara ekonomi menguntungkan dengan adanya perbedaan harga yang cukup besar, pengawasan dan penegakan hukum yang sulit dilakukan dengan baik.  Tidak jarang, praktek penyelundupan juga melibatkan oknum aparat keamanan yang mengambil keuntungan karena adanya perbedaan harga BBM.

Pengurangan subsidi BBM yang berdampak dengan kenaikan harga BBM di satu sisi diharapkan dapat mengurangi perbedaan harga BBM subsidi dengan harga BBM untuk industri dan harga BBM di pasar dunia.  Dengan demikian, akan mengurangi keinginan untuk melakukan praktek perdagangan BBM illegal. Peningkatan harga BBM bagi kelompok masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor juga diharapkan berdampak positif terhadap perilaku hemat menggunakan bahan bakar minyak sebagai bentuk coping strategy. Disisi lain, peningkatan harga BBM juga berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan kebanyakan keluarga, terutama keluarga yang hidup di ambang garis kemiskinan karena peningkatan harga BBM akan memicu peningkatan harga barang kebutuhan pokok. Oleh karenanya, alokasi anggaran untuk subsidi tidak saja dialihkan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga untuk membuat sistem social safety net sehingga mereka yang terdampak tidak masuk ke dalam kemiskinan.

Keluarga dan Karakter Bangsa

Oleh:

Yulina E. Riani (D-IKK)

Bangsa Indonesia telah mengalami pergeseran nilai dan karakter bangsa yang kian memprihatinkan. Nilai kejujuran yang menjadi indikator utama integritas sosial, kini seolah mulai tercerabut dari akar budaya bangsa ini. Ajaran adiluhung para pendiri bangsa untuk “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya”, seolah mengalami pembelokan. Bukannya berfokus  membangun jiwa dan karakter bangsa, selama ini kita justru sibuk berlomba memoles wajah bangsa ini dengan pembangunan materi tanpa kejelasan fungsi. Lantas, bagaimana menciptakan bangsa yang berkarakter apabila generasi muda bangsa sekarang justru sudah terkontaminasi oleh cara pandang dan perilaku yang menyimpang?

Baca selanjutnya

 

The need for toys’ import regulation and supervisionPerlunya pengaturan dan pengawasan impor mainan anak

Pangsa mainan anak tidak pernah menurun dan bahkan tumbuh dengan pesat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk berusia anak-anak dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan data NPD Group, pada tahun 2010, pasar mainan anak dunia mencapai Rp 725 triliun (Surabaya Post, diunduh pada 25 Oktober 2011).  Dua faktor yang membuat pasar mainan ini terus tumbuh adalah peningkatan populasi anak dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Pasar mainan anak terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, Jepang, China, Inggeris, dan Perancis.  Indonesia, dengan populasi anak (berusia 0-14 tahun) sebesar 28.9 persen dari total penduduk sebesar 237 juta jiwa (BPS, 2011), merupakan pasar mainan anak yang cukup besar dan potensial.

Nilai impor mainan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.  Pada periode Januari – September 2011, nilai impor sebesar Rp 481 miliar atau naik sekitar 27.9 persen dari periode sama tahun lalu (Surabaya Post, diunduh pada 25 Oktober 2011). Jenis produk mainan anak yang mendominasi impor adalah mainan anak lain-lain dengan kode HS 9503.00.99.00 yang diperkirakan sekitar dua pertiga nilai impor produk mainan anak.  Peningkatan nilai impor ini merupakan indikasi adanya peningkatan permintaan (demand) pasar mainan anak. Permintaan pasar yang terus berkembang seharusnya menjadi hal yang positif bagi tumbuhnya industri mainan.  Namun, permintaan pasar dipenuhi dari produk impor yang jumlah sekitar tiga sampai empat kali lipat jumlah produk dalam negeri.  Hal ini yang dikeluhkan oleh pengusaha industri mainan anak dalam negeri, karena membanjirnya produk mainan impor dianggap memukul industri mainan anak dalam negeri.

Selain masuk secara legal, banyak pula produk mainan impor yang masuk ke pasar domestik secara illegal.  Sebelum diberlakukan kebijakan ACFTA, impor mainan anak yang masuk secara illegal naik sampai 40 persen (Tempo, 29 Desember 2010).  Hal ini menunjukkan bahwa pasar domestik memiliki potensi yang besar sehingga ada insentif keuntungan untuk mengimpor produk mainan anak secara illegal. Sesudah diberlakukan kebijakan ACFTA, produk mainan impor yang masuk secara illegal masih tetap ada, namun laju peningkatannya hanya 5 persen.

Produk impor mainan anak yang diperjual-belikan di pasar domestik sebagian besar buatan China yang umumnya tidak memiliki label yang jelas dalam Bahasa Indonesia.  Produk mainan anak yang diimpor dari China umumnya berharga lebih murah dengan kualitas yang terkadang di bawah standar dan biasanya diperjual-belikan di pasar tradisional.  Sementara itu, produk mainan anak yang diimpor dari Negara Eropa dan Amerika Serikat umumnya dijual dengan harga lebih mahal di toko modern.

Dengan semakin banyaknya produk mainan anak yang beredar, konsumen mempunyai banyak pilihan produk mainan yang akan dibeli.  Dengan daya beli yang terbatas, keberadaan produk impor mainan anak yang berharga murah tentunya sangat menarik konsumen. Namun, dengan kondisi kualitas produk yang kurang memenuhi standar dan tidak disertai dengan label yang jelas, pemerintah perlu melakukan upaya untuk perlindungan konsumen mainan anak dan pengaturan impor untuk melindungi industri mainan dalam negeri.

 

Toys: The Need for Market SupervisionMainan: Perlunya Pengawasan Pasar

Dalam kehidupan seseorang pada periode usia anak-anak, bermain merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting karena dengan bermain seorang anak menerima stimulasi dan belajar tentang sesuatu, sehingga pada gilirannya berpengaruh positif terhadap perkembangan anak.  Bermain didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan relaksasi, kelebihan energi, latihan, dan pencapaian harapan (Rogers & Sawyers, 1995).  Bagi seorang anak, bermain menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan dan dimotivasi dari dalam diri anak itu sendiri (Rubin, Fein, & Vandenburg, 1983).

Melalui kegiatan bermain, seorang anak belajar secara sukarela untuk melakukan kegiatan elaborasi dan aktivitas lainnya yang lebih kompleks.  Karena dilakukan secara sukarela dan menyenangkan, seorang anak dapat belajar lebih efektif melalui kegiatan bermain.  Alat permainan dan alat bantu bermain lainnya menjadi penting untuk mengarahkan proses pembelajaran dan stimulasi melalui kegiatan bermain anak.  Adalah menjadi kewajiban orangtua untuk dapat menyediakan alat permainan atau mainan bagi anaknya, sehingga anak dapat melakukan kegiatan bermain dengan baik sesuai dengan perkembangannya.

Dalam menyediakan mainan untuk anaknya, orangtua seyogyanya dapat memilih mainan sesuai dengan perkembangan anak dan memperhatikan aspek keamanannya.  Karena tidak jarang, bermaksud untuk membelikan mainan anak agar anak senang dan mendapatkan stimulasi yang baik bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak, tapi berujung pada kecelakaan yang beresiko membuat anak cidera atau kematian.   Pada tahun 1995, di Amerika Serikat, terjadi lebih dari 30 kasus kematian yang berhubungan dengan mainan yang lebih dari setengahnya disebabkan oleh choking (tersedak mainan); dan 160 ribu lainnya harus dibawa ke kamar darurat rumahsakit (Garman, 1996).

Di Indonesia, data kuantitatif kecelakaan anak yang diakibatkan oleh mainan belum secara komprehensif dikumpulkan, namun banyak kasus yang telah diberitakan dalam media.  Dalam Suara Karya Online (4 Agustus 2011) diberitakan ada satu siswa SD di Lombok Barat, dua anak di Ternate, dan tiga anak di Padang yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat terkena peluru pistol mainan pada mata atau telinganya.  Lebih lanjut, dilaporkan juga adanya 23 anak korban pistol mainan yang sempat menjalani perawatan mata di RSUP M Djamil, Padang.

Di Singapura, seperti diberitakan dalam harian Straits Times (5 Maret 2010), ada 17 anak siswa SD yang harus dibawa dan mendapat perawatan medis di rumah sakit karena muntah-muntah dan diare. Penyebab dari kasus itu dipastikan bukan karena keracunan makanan melainkan akibat adanya bahan kimia (phthalates) yang ditambahkan ke bahan plastik mainan untuk meningkatkan kelenturan.  Anak-anak itu memegang dan bermain dengan mainan tersebut, sehingga bahan phthalates tersebut menempel di tangan dan terbawa ke saluran pencernaan ketika anak-anak itu menyantap makanan cemilan.  Kasus semacam ini belum ada yang melaporkannya di Indonesia, namun dengan semakin banyaknya produk mainan anak berbahan dasar plastik yang murah harganya, tentunya akan mengancam keselamatan dan kesehatan anak-anak.

Alasan kesehatan dan keselamatan publik khususnya anak mendorong Pemerintah India untuk melarang impor mainan anak berasal dari China.  Kebijakan ini didasari adanya kejadian atau kasus ‘mainan beracun’ yang memasuki pasar di India yang diproduksi di China (Era Baru News diunduh 25 Oktober 2011).  Alasan lain dikeluarkannya kebijakan penghentian impor mainan anak di India adalah adanya dugaan dumping dari mainan murah China di pasar India yang telah menyebabkan peningkatan pengangguran industri mainan lokal.

Orang tua dan pemberi hadiah seharusnya tidak berasumsi bahwa mainan yang ada di rak-rak toko semuanya aman, meskipun pada umumnya memang aman.  Harus hati-hati terhadap mainan yang sudah dikemas jika tidak ada contoh mainan yang tersedia untuk diamati.  Orang tua dan pemberi hadiah sebaiknya menghindari membeli mainan yang mengandung bagian yang ukurannya kecil (diameter kurang dari 3 cm atau lebih kecil dari genggaman anak.  Hindari membeli item dengan tali, rantai, senar, atau pita elastik yang panjang sehingga memungkinkan menjerat leher anak, serta produk dengan ujung yang tajam.

Sementara itu, pemerintah juga diharapkan mengeluarkan kebijakan yang tidak saja diarahkan untuk perlindungan konsumen, tetapi juga untuk perlindungan dan pengembangan industri mainan dalam negeri.  Membanjirnya produk mainan murah dari luar negeri tentunya memberi dampak negatif terhadap perkembangan industri mainan di dalam negeri.  Dengan demikian, kebijakan pengaturan ketentuan wajib label berbahasa Indonesia sebagai salah satu intrumen yang berkaitan dengan pengendalian peredaran produk impor mainan.

Consumer Finance CourseMata Kuliah Manajemen Keuangan Konsumen

The FCS Departement offers two classes of Consumer Finance Course:

Wednesday 13-15:30 at RK A

Thursday 13-15:30 at RK PAU (will be moved to other classroom due to the capacity)

The course materials can be downloaded at the CFC/MKK course page of this blogDeoartemen IKK (Ilmu Keluarga dan Konsumen) membuka dua kelas untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Konsumen (MKK):

Rabu: 13-15:30 di RK A

Kamis 13-15:30 di RK PAU (akan dipindah ke kelas lain karena kapasitas)

Materi kuliah dapat dilihat dan di download pada halaman/bagian MKK pada blog ini.

Perilaku Investasi Pada Anak Keluarga Nelayan

Perilaku Investasi Pada Anak Keluarga Nelayan dan Implikasinya Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Oleh:
Hartoyo, dan Dwi Hastuti
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, FEMA – IPB

ABSTRACT

Keluarga Nelayan di Indonesia pada umumnya masih berada pada ketegori keluarga miskin dan berada pada tingkat kehidupan yang memprihatinkan. Penelitiaan ini dilakukan di Kecamatan Kendangharu dan Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indrammayu. Pemilihan lokasi kecamatan dilakukan secara porposif dengan mempertimbangkan jumlah penduduk bermata-pencariaan sebagai nelayan serta indeks pembangunan manusia (IPM). Jumlah contoh mewakili keluarga juragan (n=29) dan keluarga buruh (n=148) dengan total berjumlah 240 keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan yang dihadapi keluarga nelayan yang menganalisis fakor yang berhubungan dengan masalah tersebut; menganalisis besarnya investasi untuk anak dan pengaruhnya terhadap kualitas anak; dan momformulasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinann dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia generasi berikutnya. Waktu penelitian berlangsung mulai bulan Mei hingga Desember 2003.

Keluarga juragan memiliki rata-rata pendapatan per-bulan sebesar Rp 2.853.315,20, jauh berbeda secara signifikan dibandingkan dengan warga buruh nelayan (rata-rata = Rp 824.471,57). Dibandingkan dengan pengeluaranya 63,8% keluarga contoh baik juragan meupun buruh mengalami deficit. Terdapat 14,1% keluarga juragan dan 46,6% keluarga buruh nelayan memiliki pendapatan per-kapita dibawah garis kemiiskinan atau tegolong miskin. Proporsi pengeluaran untuk anak yang menjadi contoh penelitian ini, diluar untuk kebutuhan pangan, relative kecil yaitu hanya sebesar 10,7% pada keluarga juragan dan7,6% pada keluarga buruh nelayan. Pengeluaran per bulan untuk pendidikan anak jauh lebih kecil yaitu sebesar Rp 5.065,2 (1.5%) pada keluarga juragan dan Rp 4.481,5 (2,3%) pada keluarga buruh. Pengeluaran untuk kesehatan anak tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan lain untuk anak, terutama pada keluarga juragan.

Terdapat perbedaan kualitas asuh antara keluarga juragan dan buruh nelayan, dimana keluarga juragan memiliki kualitas asah relatif lebih baik (35,4) dibandingkan kualitas lingkungan buruh (30,8). Dalam hal prestasi akademik tidak terlihat adanya perbedaan antara anka juragan dan anak buruh nelayan. Anak yang berstatus gizi baik pada kelompok juragan sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok buruh (4,5% persen pada keluarga juragan dan 1,5% pada keluarga buruh). Rata-rata contoh mengalami sakit selama 4 hari dengn frekuensisakit satu kali dalam sebulan terakhir, dengan conto dari keluarga kelompok buruh yang pernah mengalami sakit 10% lebih tinggi dibandingkan contoh dari kelompok juragan.

Diliihat dari perkembangan sosial anak terlihat bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kualitas lingkungan asuh lebih baik memiliki  skor perkembangan sosial yang lebih baik pula (r=0,131; p-value=0,042). Perkembangan kematangan sosial anak juga ditentukan oleh umur anak (b=-299). Hal ini diduga dipengaruhi pula oleh jenis kelamin anak, dimana anak perempuan relatif lebih matang dibandingkan anak laki-laki (b=0,126). Demikian pula dengan dengan prilaku investasi orang tua, dimana sikap orangtua terhadap investasi pendidikan anak yang meningkat satu satuan akan menaikan kematangan sosial sebesar 0,143 point (b=143). Model ini menjelaskan bahwa perkembangan kematangan sosial dapat diterangkan sebesar 16% melalui factor-faktor dibawah ini, sementara prestasi akademik hanya dipengaruhi oleh pengeluaran orangtua untuk anak baik untuk pendidikan, kesehatan maupun utuk rekreasi.

Kemiskinan yang dialami oleh nelayan diperburuk oleh adanya ketidak-trampilan keluarga untuk melakukan pengelolaan keuangannya dengan optimal.  Padahal, ketika menghadapi ketidak-reguleran pendapatan (income irregularity) misalnya karena bergantung pada musim dan faktor ketidak-pastian lainnya, keluarga seyogyanya lebih intens dan menganggap penting untuk melakukan manajemen keuangan dan lebih berorientasi pada masa mendatang (future oriented).   Ketidak-trampilan keluarga dalam mengelola keuangan dapat memperburuk tingkat kesejahteraan yang dialaminya.  Oleh karena itu, dalam jangka pendek perlu disediakan  financial dan technical assistance kepada para nelayan agar mereka dapat melakukan coping strategy dengan baik; dalam jangka menengah diperlukan pelatihan manajemen keuangan dan pencipta income generating program untuk meningkatkan kesadaran; serta jangka panjang diperlukan upaya untuk melakukan perubahan perilaku ibu yang diberikan melalui penyuluhan dan pendidikan.